Kabupaten Kenda menunjukan prestasi luar biasa yang berhasil meraih 2 Juara kategori sekaligus sebagai Juara I Tingkat Jawa Tengah dalam kategori lomba Festival Rancang Busana bagi Pelaku Usaha Produk Tekstil di Jawa Tengah dan Juara I kategori Stan terbaik yang dikemas dalam Pameran Produk Uggulan Jawa Tengah yang diikuti 35 FEDEP Kabupaten/Kota se Jawa Tengah selama 5 hari mulai tanggal 6 – 10 September 2017 di Paragon Mall Semarang. 

Kabupaten Kendal dalam lomba rancang busana mempilkan racangan busana dengan tema Batik Z URBAN ETHNICIA dengan  judul Karya Busana Permata Pantura Kendal yang diperagakan oleh Sinok-Sinang Kendal (Bahtiar-Pratiwi)

Konsep digunakan dalam rancang busana:

FEDEP Kabupaten Kendal ikut berpartisipasi dalam acara Temu UMKM Klaster FEDEP di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 27 Juli 2017 bertempat di Desa Wisata Wippas Surajaya Kabupaten Pemalang. Acara temu UMKM ini bertujuan untuk mengembangkan produk unggulan dimasing – masing Kabupaten/Kota yang hadir sebagai peserta. Pada pameran kali ini stand FEDEP Kabupaten Kendal menampilkan berbagai komoditas unggulan terutama dari 2 (dua) klaster binaan yaitu Klaster Jambu Biji Getas Merah dan Klaster Pisang Raja Bulu. Produk yang ditampilkan berupa buah segar Jambu Biji Getas Merah dan olahannya berupa sirup, dodol, manisan dan selai. Adapun untuk Klaster Pisang Raja Bulu menampilan buah segar Pisang Raja Bulu dan olahannya berupa sale, keripik, egg roll pisang dan pisang crispy. Selain produk dari klaster binaan, Stand FEDEP Kabupaten Kendal juga menampilkan produk hasil UMKM Kendal yang lain berupa sirup jahe berbagai rasa dan produk kerajinan berupa kalung, gelang, cincin dari kawat dinamo yang dihiasi batu alam dan produk sepatu rajut dan tas rajut khas Kendal. Semoga dengan mengikuti pameran ini UMKM Kabupaten Kendal semakin dikenal di Jawa Tengah dengan harapan semakin berkembang dan mempunyai daya saing dengan produk daerah lain.

Kegiatan Konsultasi publik rancangan awal revisi RPJMD Kabupaten Kendal dilaksanakan di Operational Room Setda Kabupaten Kendal. Maksud dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk menjaring masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2021. Kegiatan tersebut di buka oleh Ibu Bupati Kendal, dr. Mirna Annisa, M.Si dan di hadiri oleh Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Setda Kab. Kendal, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Kendal serta perwakilan dari Fraksi di DPRD Kendal, LSM dan Organisasi Masyarakat. Dalam pembukaannya disampaikan beberapa point utama diantaranya :

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 untuk semester I, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Kendal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 bertempat di eks. Gedung Korpri Kab. Kendal. Rakor dihadiri 60 tamu undangan yang terdiri dari Anggota Pokja dari masing-masing OPD se Kabupaten Kendal.

Jakarta - PT PLN (Persero) pagi ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian jual-beli listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan 7 pemerintah daerah percepatan yang termasuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016. Ketujuh daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal, maka dilaksanakan rakor TKPKD pada hari rabu, 16 November 2016 bertempat dipendopo Kabupaten Kendal. Rakor berlangsung selama kurang lebih 4 jam dari pukul 09.00 - 13.00 WIB dan diikuti hingga selesai oleh Wakil Bupati Kendal. Rakor dihadiri oleh 150 tamu undangan yang terdiri dari segenap anggota TKPKD Kabupaten Kendal, DPRD, SKPD, BUMD, pengusaha, Komunitas Peduli Kemiskinan, unsur kecamatan, unsur kepala desa dan stakeholder pemerhati upaya penanggulangan kemiskinan lainnya.

Jakarta - Penyederhanaan izin jadi salah satu kinerja apik 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun begitu, kemudahan izin dan kerja cepat rupanya belum sampai menular ke pemerintah daerah (Pemda).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, kemudahan perizinan yang tidak diikuti daerah lantaran masih banyak Pemda yang menganggap perizinan sebagai salah satu sumber pendapatan.