Website Resmi Baperlitbang Kabupaten Kendal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Website Info

welcome Welcome. Kami ucapkan Selamat Datang atas kesediaan anda telah berkunjung di Website Resmi Baperlitbang Kabupaten Kendal ini.

Prosedur Ijin KKN

Blog style Bagi perguruan tinggi yang ingin melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Kendal, silahkan baca prosedurnya terlebih dahulu di sini.

Prosedur Ijin Penelitian

Blog style Untuk dapat melakukan penelitian di Kabupaten Kendal, maka prosedur untuk mendapatkan ijinnya bisa anda baca di sini

Kemudahan Perizinan di Pusat Belum Menyebar Hingga Daerah

E-mail Cetak PDF

kantor BPMPT KAb KendalJakarta - Penyederhanaan izin jadi salah satu kinerja apik 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun begitu, kemudahan izin dan kerja cepat rupanya belum sampai menular ke pemerintah daerah (Pemda).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, kemudahan perizinan yang tidak diikuti daerah lantaran masih banyak Pemda yang menganggap perizinan sebagai salah satu sumber pendapatan.

"Perizinan ini masih susah sekali di daerah, karena terkait sekali dengan penerimaan daerah atau PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Bhima ditemui di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

"Jadi kalau pemerintah pusat kan berpikirnya kalau perizinan semakin mudah, investasi yang masuk ke daerah bakal semakin besar. Tapi daerah berpikirnya kalau perizinan di potong, akan kehilangan uang atau mengurangi penerimaan," tambahnya.

Selain itu, maraknya praktik pungli di tingkat perizinan daerah, juga membuat penyederhanaan perizinan yang sudah dilakukan pemerintah pusat juga tidak berjalan optimal.

"Selama ini pungli di daerah kan jadi masalah yang belum terselesaikan. Masalah izin nggak nyambung antara pusat dan daerah," jelas dia.

Masalah lainnya, sambung Bhima, yakni belum adanya standar perizinan yang diberlakukan untuk daerah, meski di saat bersamaan pemerintah pusat sudah memangkas birokrasi dengan standar tertentu untuk tujuan kemudahan bisnis atau ease doing business.

"Kedua kenapa tidak sama di daerah masih lambat, karena standarnya beda, BKPM ada keluarkan izin 3 jam, tapi itu izin prinsip. Setelah ada izin prinsip harus lakukan izin lingkungan, izin usaha. Itu kan dikeluarkan oleh daerah. Nah, yang ini waktunya bisa berhari-hari atau berbulan-bulan," ucap Bhima. (hns/hns)

sumber : http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3325523/kemudahan-perizinan-di-pusat-belum-menyebar-hingga-daerah

Add comment

Harap mengisi komentar dengan bahasa yang sopan.
komentar anda akan kami saring dulu sebelum ditampilkan. Terima Kasih.


Security code
Refresh

 

Artikel Terkait

About us

Baperlitbang ( Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ) Kabupaten Kendal
Alamat : Gedung A Lt. 1 Kompleks SETDA Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal - Jawa tengah
Telp/Fax. (0294) - 381225 Kode Pos 51313
Email 1: bappeda (at) kendalkab.go.id
Email 2: admin (at) baperlitbang.kendalkab.go.id

Copyright © Bappeda Kendal: Desember 2011 -2016/Baperlitbang 2017
Show My Location
Credit to: Tim Website