Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal, maka dilaksanakan rakor TKPKD pada hari rabu, 16 November 2016 bertempat dipendopo Kabupaten Kendal. Rakor berlangsung selama kurang lebih 4 jam dari pukul 09.00 - 13.00 WIB dan diikuti hingga selesai oleh Wakil Bupati Kendal. Rakor dihadiri oleh 150 tamu undangan yang terdiri dari segenap anggota TKPKD Kabupaten Kendal, DPRD, SKPD, BUMD, pengusaha, Komunitas Peduli Kemiskinan, unsur kecamatan, unsur kepala desa dan stakeholder pemerhati upaya penanggulangan kemiskinan lainnya.

Rakor TKPKD diawali dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kendal, Bapak Moh Toha, ST, MSi selaku Sekretaris TKPKD. Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan. Rakor ke 2 tahun 2016 mengusung tema “Sinergitas Peran CSR terhadap percepatan penanganan rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kendal Tahun 2016”

Kepala Bappeda dalam sambutannya menyampaikan narasumber dalam kegiatan rakor TKPKD ini adalah:

1. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal dengan materi “Potret Penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Kendal”.

2. Bapak Ihwan Sudrajat, SE, MM (Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal) dengan materi “Strategi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kendal”.

3. Kepala PLN Rayon Kendal dengan materi “Pelayanan Pemasangan Listrik 450 VA/900 VA untuk warga miskin”.

Harapan kepala Bappeda dengan diadakan rakor TKPKD ini adalah segenap pemangku kepentingan/stakeholder dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya penanganan rumah tidak layak huni.

Rakor TKPKD yang ke 2 ini dibuka oleh Sekda Kendal Ir. Bambang Dwiyono, MT. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Rakor TKPKD bertujuan menciptakan harmonisasi dan integrasi antar elemen dalam penanggulangan kemiskinan, mngevaluasi sejauh mana langkah yang telah diambil terkait penanganan RLTH, update data rumah tangga miskin dan penduduk miskin, dan terwujudnya kelembagaan TKPKD yang solid dan sinergis.

Bupati Kendal dr. Mirna Anissa,M.Si dalam sambutan tertulisnya meminta TKPKD Kabupaten Kendal untuk berkoordinasi dengan melakukan langkah - langkah nyata dan segera bekerja melalui wadah lintas pelaku yang dimulai dari sinkronisasi data, perencanaan, evaluasi, kelembagaan, kebijakan dan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Salah satunya melalui dunia usaha dengan program CSR nya yang diatur dalam Peraturan Bupati kendal Nomor 3 Tahun 2015 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Selanjutnya, dukungan dan kerjasama perlu terus ditingkatkan dan digerakkan bersama antara pemerintah, dunia usaha, perbankkan, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan masyarakat Kabupaten kendal yang lebih sejahtera.

Diketahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 40 % terendah di Kabupaten Kendal sebanyak 97.571 rumah tangga dan jumlah penduduk dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 40 % terendah sejumlah 317.074 jiwa serta dari data PBDT ada sebanyak 58.047 Rumah Tidak layak Huni.

Sementara itu Wabup Bapak Masrur Maskur dalam kesimpulan dan penutupan rakor tersebut mengajak semua pihak untuk fokus dalam penanggulangan kemiskinan, karena presentase kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2015 adalah 11, 62%, selain itu perlu adanya sinergitas antara pemerintah bersama dengan pengusaha untuk mengkolaborasikan pengentasan kemiskinan khususnya penggunaan dana CSR. Beliau menghimbau agar Dana CSR Tahun 2017 diharapkan dapat fokus untuk penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).