Sekretariat

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

    perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis, dan naskah dinas di bidang kesekretariatan;
    pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang kesekretariatan;
    pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesekretariatan; dan
    pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris bertugas :

    menyusun program kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
    menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
    mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitan, dan pengembangan;
    menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan;
    menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Bappeda;
    menyelenggarakan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
    menyiapkan konsep dan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
    melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
    mengoordinir dan menyiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sesuai peraturan perundang-undangan;
    melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
    membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
    menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
    melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.