Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017

  • Root
  • 02-02-2016

konsultasi publik Kendal- Bappeda Kabupaten Kendal melaksanakan Konsultasi Rancangan Awal RKPD 2017 pada Hari Senin, Tanggal 1 Februari 2016, dengan mengundang SKPD se Kabupaten Kendal, Asisten Sekda, serta Staf Ahli Bupati. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017 bertujuan untuk menyampaikan rancangan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2017 dan mendapatkan saran dan masukan untuk perbaikan Rancangan RKPD 2017.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Bapak Ir. Bambang Dwiyono, MT. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan bahwa tahapan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD ini merupakan tahapan yang penting sebagai acuan bagi SKPD dalam melakukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017. Dalam penyusunan Renja SKPD juga harus sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal.

Kepala Bappeda Kabupaten Kendal menyampaikan Rancangan Awal RKPD 2017. Adapun kondisi Kabupaten Kendal pada tahun 2016 diantaranya bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Kendal cenderung menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya nilai PDRB kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir. Inflasi di Kabupaten Kendal juga masih terkendali dan berada di bawah laju inflasi Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal juga mengalami penurunan dari 16,02% pada tahun 2009 menjadi 12,68% pada tahun 2013. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kendal ini sudah di bawah rata-rata Jawa Tengah. Sebaliknya kondisi di bidang kesehatan masih memprihatinkan, dimana Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita masih tinggi.

Dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2017 harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, serta Visi Misi Bupati terpilih. Adapun Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian
  2. Percepatan penanggulangan kemiskinan
  3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
  4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran
  5. Pemantapan pembangunan infrastruktur
  6. Pemantapan reformasi birokrasi menuju taat kelola pemerintahan yang bersih dan baik
Komentar:
Email Anda tidak akan dipublikasikan.