Jakarta, 22 Maret 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa-Kamis (22-24/3) di Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Para peserta terdiri dari 17 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Ke-17 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan 13 kabupaten, antara lain Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kab. Wonogiri, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kab. Sukoharjo, dan Kab. Klaten.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas. Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.KPK berharap dari workshop ini akan lahir tunas-tunas integritas yang akan membangun daerahnya dengan transparan dan akuntabel. Sebab, faktor manusia dipandang sebagai faktor kunci untuk perubahan, katanya.
Agus juga mengapresiasi inisiatif Pemprov Jawa Tengah yang menginginkan jajarannya mampu bekerja optimal, berintegritas dan terhindar dari kejahatan korupsi, dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Saya berharap, kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah saja, tetapi juga menular ke provinsi lain, katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat bahwa program pencegahan korupsi itu bisa dilakukan dengan membangun sistem yang baik dan pembangunan karakter manusia yang berintegritas. Dari aspek sumber daya manusia, keteladanan oleh pimpinan di semua sektor menjadi hal yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya antikorupsi.
Selain mengotomatisasi sitem melalui e-budgeting, e-procurement atau e-monev, saya dan teman-teman juga memberi teladan, misalnya dalam pelaporan gratifikasi. Itu sangat efektif, katanya. Dari sini, Ganjar berharap, workshop ini akan memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi para kepala daerah dalam menjalankan amanahnya.
Menanggapi kegiatan ini, Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Tengah dalam upaya membangun integritas jajarannya. Upaya ini dipandang sebagai suatu persaingan sehat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Teman-teman eksekutif melaju kencang ke depan dan kami tidak ingin ketinggalan dalam mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, katanya.
Usai kegiatan pembukaan, ke-17 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya menandatangani Komitmen Bersama Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Komitmen bersama itu terdiri dari tujuh poin, antara lain; Mengimplementasikan nilai-nilai intergritas dan menjadi role model di lingkungan pemerintah kabupaten/kota masing-masing; Berperan aktif dalam pembangunan dan penyelarasan sistem integritas organisasi (tunas integritas, pengendalian gratifikasi, LHKPN, survey integritas, dll); Melaksanakan dan menyempurnakan Proses penganggaran yang mengakomodiasi kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-budgeting; dan Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan penggunaan e-catalog.
Tiga poin lainnya, Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan proses penerbitan perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbuka; Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk penguatan APIP untuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabilitas penggunaanya; serta Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka, dan berpihak pada kepentingan pelayanan publik.
Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3335-kpk-bekali-integritas-kepada-kepala-daerah-se-jateng